JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya angkat bicara merespons temuan Ombudsman RI terkait adanya fasilitas hunian narapidana yang disebut-sebut menyerupai apartemen mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menanggapi dugaan pelanggaran standar peruntukan fasilitas penjara tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh guna membongkar fakta di lapangan.
Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong yang berlangsung pada 23 September 2026. Temuan yang memicu sorotan publik tersebut mengindikasikan adanya keistimewaan bagi narapidana tertentu yang diduga mampu membayar biaya tambahan kepada oknum petugas untuk mendapatkan hunian dengan kenyamanan di luar standar regulasi pemasyarakatan.
Guna menjamin transparansi, pihak kementerian memberikan akses bagi awak media untuk memeriksa langsung kondisi bangunan yang dipersoalkan di Lapas Cibinong pada 24 September 2026. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyimpangan yang mencederai keadilan hukum. Jika investigasi mendalam membuktikan adanya kesengajaan pengadaan fasilitas mewah yang tidak sesuai peruntukan, pihaknya memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat maupun petugas pemasyarakatan yang terlibat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang klarifikasi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan fasilitas resmi, seperti rumah dinas petugas atau sarana asimilasi warga binaan yang memang sesuai dengan regulasi. Upaya pembuktian ini dilakukan sebagai langkah objektif agar tidak muncul kesalahpahaman serta spekulasi liar di tengah masyarakat terkait integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia.(*)
