JAKARTA — Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 menjadi momentum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertegas komitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin pasti, mudah, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Berlangsung bertepatan dengan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HANTARU 2026 mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti.”
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan peringatan, tetapi harus diwujudkan menjadi budaya kerja seluruh jajaran ATR/BPN.
«“Mari kita jadikan momentum HANTARU 2026 ini sebagai pendorong untuk terus memperkuat komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Transformasi, Melayani Lebih Pasti harus menjadi cara kerja kita sehari-hari,” ujar Nusron saat memimpin Upacara HANTARU 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).»
Menurut Nusron, setiap perubahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, baik dalam kebijakan, organisasi, teknologi maupun sistem pelayanan, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian waktu dan akuntabilitas pelayanan. Jajaran ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah diminta menegakkan standar waktu pelayanan secara transparan serta memastikan setiap proses birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya pelayanan administrasi, penanganan sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi perhatian. Nusron meminta setiap persoalan ditangani dengan kesungguhan, ketegasan dan keberanian, dengan tetap berpedoman pada kebenaran serta hukum.
Tiga Transformasi Layanan
Komitmen transformasi tersebut diperkuat melalui tiga program yang diluncurkan Kementerian ATR/BPN pada 17 Agustus 2026, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, serta Organisasi Berbasis Kewilayahan.
Layanan Pengukuran Terjadwal kini telah diterapkan pada 465 Kantor Pertanahan atau 96,3 persen Kantah secara nasional, dengan standar penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal 12 hari.
Sementara layanan PERINTIS yang menargetkan penyelesaian peralihan hak maksimal 10 hari akan diperluas hingga 109 Kantor Pertanahan pada momentum HANTARU 2026.
Transformasi juga menyentuh struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pertanahan. Pendekatan yang sebelumnya bersifat tematik diarahkan menjadi berbasis kewilayahan. Setelah tahap pertama diterapkan pada 10 Kantah, tahap kedua diperluas ke 50 Kantah.
Menutup amanatnya, Nusron mengaitkan transformasi pelayanan dengan semangat Reforma Agraria, yakni mendorong kemajuan sekaligus menghadirkan keadilan yang lebih baik dalam pengelolaan pertanahan.
«“Semangat Reforma Agraria adalah semangat kita untuk maju bersama dan untuk berkeadilan lebih baik. Selamat memperingati HANTARU 2026,” pungkasnya.»
Upacara HANTARU 2026 turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan sejarah Kementerian ATR/BPN, pengibaran Pataka Kementerian ATR/BPN dan Bendera Merah Putih, pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Kementerian ATR/BPN, hingga pemotongan tumpeng oleh Menteri Nusron.
(Anton Tinendung)












